RIAU24.COM - Arab Saudi akan meringankan pembatasan kontrak pekerja asing, termasuk kebebasan untuk berganti pekerjaan, kata wakil menteri sumber daya manusia kerajaan. Rencana tersebut, yang akan berlaku pada Maret 2021, termasuk hak pekerja asing untuk meninggalkan negara tanpa izin majikan, kata Abdullah bin Nasser Abuthunain kepada wartawan pada hari Rabu.

Pembatasan di Arab Saudi telah mengikat jutaan pekerja migran yang dibayar rendah dan rentan dengan majikan mereka dalam kondisi yang penuh dengan pelecehan dan eksploitasi. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial mengatakan reformasi akan memungkinkan pekerja asing hak untuk berganti pekerjaan dengan mentransfer sponsor mereka dari satu pemberi kerja ke pemberi kerja lainnya, pergi dan masuk kembali ke negara tersebut dan mendapatkan visa keluar akhir tanpa persetujuan dari pemberi kerja mereka, yang mana sudah lama dibutuhkan.

Apa yang disebut "Prakarsa Hubungan Buruh" akan mempengaruhi sekitar 10 juta pekerja asing di kerajaan, sekitar sepertiga dari total populasi Arab Saudi.

Peneliti Human Rights Watch Rothna Begum mengatakan informasi yang diberikan sejauh ini menunjukkan pihak berwenang Saudi menghapus beberapa elemen dari sistem sponsor "kafala" yang berlaku di beberapa negara Teluk Arab yang mengikat status hukum pekerja asing dengan majikan mereka.

Qatar, yang bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA berikutnya pada 2022, baru-baru ini memperkenalkan perubahan serupa pada undang-undang ketenagakerjaannya.

Begum menggambarkan tiga perubahan pada hukum Saudi sebagai "langkah signifikan yang dapat meningkatkan kondisi pekerja migran", tetapi memperingatkan bahwa hal itu tampaknya bukan penghapusan penuh sistem "kafala".