RIAU24.COM - BENGKALIS - Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bengkalis Usman menyampaikan bahwa, terkait kerawanan dan persiapan Pilkada 2020, soal sarana dan prasarana pencegahan Covid-19.

Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis sudah membentuk Pokja penanganan penegakan hukum pelanggaran Covid-19. Pokja ini terdiri dari unsur, Ketua Bawaslu, KPU, TNI, Polri dan Satgas Covid-19 di Kabupaten Bengkalis.

"Penanganan penegakan hukum terkait pelanggaran Covid itu, pertama Pokja memiliki mekanisme dengan membuat teguran secara lisan dan jika tetap tidak diindahkan baru secara tertulis. Sedangkan untuk pelanggaran Covid-19 ini misalnya saat kampanye tidak menggunakan masker dan melebihi batas jumlah yang sudah ditetapkan," ungkap Usman, Selasa 3 November 2020 kepada Riau24.com.

Kemudian, lanjut Usman, peserta Kampanye membawa anak anak, ibu menyusui, membawa atau melibatkan Lansia dan melibatkan anak dibawah umur. Ketika teguran secara lisan itu sudah diberikan sebanyak 1/2 kali dan peserta kampanye tetap tidak mengindahkan, kami juga memiliki mekanisme dengan memberikan surat teguran secara tertulis.

"Surat teguran secara tertulis inilah kemudian disampaikan oleh pengawas pemilu. Susuai tingkatannya. Misalnya dari Panwascam, yang langsung akan memberikan surat teguran yang sudah mendapatkan mandat dari Bawaslu. Surat teguran itu, akan ditindak lanjuti dengan berkordinasi Pokja (penegakan hukum pelanggaran Covid-19) yang sudah dibentuk,"ujarnya.

Menurut Usman, sedangkan dari kajian yang sudah disampaikan Pokja dan kemudian pihak Bawaslu akan membuat rekomendasi hasil kajian itu kepada KPU. Nanti KPU yang akan melakukan penindakan rekomendasi dari Pokja.

"Dan sampai hari ini, untuk di Kab. Bengkalis belum ada yang kami berikan surat teguran. Karena pelanggaran itu masih bersifat dan teguran secara lisan. Memang ada sudah kita lakukan teguran teguran secara lisan. Setelah kita tegur mereka kembali seperti semula untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi teguran ini Pokja belum ada mengeluarkan surat secara tertulis ke setiap peserta kampanye,"ucapnya.

Lanjut Usman, untuk indek kerawanan pemilu, Bawaslu juga sedang menyusun, Indeks Kerawanan Pemilu (Pilkada) untuk tahap tiga, sampai pada akhir 30 November ini. Hal tersebut berdasarkan indikator tingkat kerawanan. Seperti politik uang, kerawanan dalam kampanye, dan indikator kerawanan Covid-19. 

"Masalah ini data datanya sedang disusun yang sudah didapatkan dari pihak Bawaslu RI. Untuk disusun dan dianalisis, sampai dimana tingkat kerawanan di Kabupaten Bengkalis ini, hingga pada tahap pemungutan suara nantinya,"ucapnya.

"Kalau kerawanan memang sampai hari ini belum ada ditemukan, tetapi kalau dari analisis Indeks Kerawanan Pemilu (Pilkada) pada tahap dua kemarin Bengkalis itu termasuk rawan politik uang. Karena Bengkalis pernah punya pengalaman menangani kasus politik uang pada saat Pilgub yang lalu,"pungkasnya.