Darmanin mengatakan, tindakan itu akan berlaku untuk siapa saja yang "menekan pejabat publik" serta "siapa pun yang menolak pelajaran guru".

Meski tidak jelas, detailnya memicu reaksi balik di media sosial, dengan banyak yang menentang hukuman penjara dan denda besar karena menolak dokter atau perawat lawan jenis.

Sihame Assbague, seorang jurnalis, men-tweet percakapan imajiner di masa depan, di penjara, antara orang-orang yang telah dihukum karena bersikeras menerima perawatan dari seorang ginekolog wanita atau proctologist pria.

Philippe Marliere, profesor politik Prancis dan Eropa di University College London men-tweet: "Prancis Macron dengan cepat menjadi rezim otoriter yang jahat."

Pemerintah akan mengajukan RUU "hukum separatisme" pada bulan Desember dalam upaya untuk memperkuat undang-undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.