RIAU24.COM - Terhitung sejak bulan Juli hingga Oktober 2020 insentif RT dan RW di Pekanbaru belum dibayarkan pihak Pemko Pekanbaru. Parahnya lagi, tahun 2020 ini pemko hanya membayarkan 9 bulan saja alias tidak full.

Demikian ditegaskan dan dikeluhkan Ketua Forum RT/RW Kecamatan Pekanbaru Kota, Edrianto Syanur, baru-baru ini.

Dijelaskannya, pihaknya sudah mendatangi Kantor BPKAD, Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kantor DPRD Kota Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober lalu untuk menanyakan status tunda bayar insentif RT/RW ini. Dan didapatkannya jawaban dan informasi bahwa dewan sudah mengetuk palu dalam APBD Perubahan terkait insentif ini selama satu (1) tahun atau sebanyak 12 bulan.

Ditambahkannya bahwa jumlah RT dan RW se-Kota Pekanbaru berjumlah 3.844 orang. Dan sesuai Perda Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2002 bahwa perangkat RT/RW berada dalam lingkup pemko di bawah naungan kelurahan untuk membantu kinerjanya di bidang pemerintahan, pembangunan, administrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Secara tidak langsung, lanjutnya, RT/RW juga bertanggungjawab terhadap maju dan mundurnya Kota Pekanbaru ini. Itu pun jika dianggap. Selama ini RT/RW terkesan tak pernah dianggap. Apalagi sejak peristiwa pandemi Covid-19, RT/RW tak pernah diajak musyawarah dan duduk bersama. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh RT/RW mari kompak bersama untuk memperjuangkan hak insentif RT/RW ini. Jangan sampai RT/RW hanya dianggap seperti ban serap saja. Atau hanya dimanfaatkan saat Pilkada atau Pileg saja.

"Kami ini sudah tua, mengabdi sukarela di RT dan RW demi menjaga ketenanfan kampung, mengantisipasi penyebaran Covid-19, tapi Pemko Pekanbaru tak memperhatikan, tak membayarkan honor kami. Padahal kami sudah cek ke anggota DPRD Pekanbaru, bahwa DPRD Pekanbaru sudah ketuk palu anggaran honor Ketua RT dan RW 2020 dan dialokasikan full tiap bulan. Tapi kok sejak Juli hingga Oktober 2020 ini honor Ketua RT dan Ketua RW belum juga dibayarkan Pemko Pekanbaru ya?" tanyanya heran.