Sementara menteri informasi negara menyalahkan pornografi sebagai penyebab meningkatnya kasus pemerkosaan, pengunjuk rasa dan lembaga bantuan bersikeras bahwa budaya pemerkosaan dan kekerasan berbasis gender adalah masalah yang mengakar yang melampaui "hanya pornografi".

Para pengunjuk rasa dari Feminis Across Generations, sebuah aliansi yang dibentuk untuk menangani kekerasan berbasis gender di Bangladesh, berpendapat bahwa masyarakat tertanam dengan nilai-nilai konservatif dan patriarki yang kuat. Aktivis Umama Zillur, 25, mengatakan: “Nilai-nilai patriarki ini ada pada tingkat struktural, menghasilkan seksisme institusional yang kuat dan hierarki sosial yang gagal memprioritaskan hak-hak perempuan. Akibatnya, praktik budaya dan sosial yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan tetap menyebar. "

Tidak hanya trauma fisik dan emosional akibat pemerkosaan yang harus dihadapi para korban di Bangladesh: stigma yang melekat pada pemerkosaan, dan ketakutan akan penghinaan membuat banyak penyintas enggan mencari bantuan medis atau melaporkan serangan kepada pihak berwenang.

Naila Hossain, 32, seorang aktivis sosial yang menangani korban kekerasan seksual di Bangladesh, menjelaskan bahwa para penyintas tidak merasa mudah untuk melapor karena mereka takut disalahkan dan dikucilkan oleh komunitas mereka.

“Jika seorang wanita yang belum menikah diperkosa, dia mungkin dijauhi oleh masyarakat sama sekali dan dianggap tidak layak untuk menikah atau, dalam beberapa kasus, dinikahkan dengan pemerkosanya untuk menjaga 'martabat' keluarga,” jelas Hossain. “Wanita yang diperkosa seringkali juga meninggalkan rumah mereka untuk menghindari penolakan seperti itu dan terkadang bahkan bunuh diri.”

Kehidupan perempuan ditentukan oleh budaya pemerkosaan yang menstigmatisasi dan memulihkan korban, yang selanjutnya menghambat kesejahteraan fisik dan psikologis mereka.