RIAU24.COM -  Aktivis hak asasi manusia (HAM) Yati Andriyani menyebut ada perubahan pendekatan pemerintah terhadap masyarakat sipil yang berseberangan secara politik dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Yati mengatakan pemerintahan Jokowi lebih sering menggunakan "serangan" tidak langsung kepada pihak-pihak yang berbeda pendapat di periode pertama. Misalnya, mengerahkan pendengung (buzzer) atau organisasi kemasyarakatan.

Hal itu berubah dalam satu tahun terakhir. Para pendengung dinilai kehilangan efektivitasnya karena sering kali justru jadi pintu menyerang balik narasi pemerintah.

"Akhirnya hari ini karena buzzer, influencer, barangkali tidak bisa lagi dianggap satu alat yang efektif, maka serangan-serangan langsung melalui aktor-aktor polisi," kata Yati dalam diskusi daring di akun Youtube Lokataru Foundation, mengutip dari CNNIndonesia. Senin 19 Oktober 2020

Mantan Koordinator Kontras itu berpendapat perubahan pendekatan dipengaruhi posisi Jokowi saat ini. Dia telah berada di periode kedua, tak ada lagi beban meyakinkan masyarakat untuk pemilu berikutnya.

Posisi ini dinilai membuat pemerintahan Jokowi semakin terbuka menyerang pihak-pihak yang berseberangan. Hal itu dilihat dari rangkaian tindakan represif aparat beberapa waktu belakangan.