RIAU24.COM - Memasuki satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau KontraS menilai terjadi resesi demokrasi. Situasi itu terlihat dari pemerintahan Jokowi tidak semangat dalam penegakan hak asasi manusia.

"Bahkan melalui Economic Information Index soal demokrasi, itu menyatakan bahwa Indonesia memang mengalami penurunan demokrasi sepersekian persen dikarenakan adanya beberapa situasi," ujar Koordinator KontraS, Fatia Maulidayanti, dilansir dari Tempo.co, Senin 19 Oktober 2020.

Pihaknya mencatat, setahun pemerintahan Jokowi langkah yang diambil justru makin kontraproduktif dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan menyejahterakan masyarakat. Secara umum, demokrasi di Indonesia sedang mengalami resesi atau penurunan terhadap demokrasi disebabkan oleh beberapa aspek.

Diantaranya adalah penyempitan ruang masyarakat sipil, budaya kekerasan, pelibatan aparat keamanan, pertahanan, dan intelijen pada urusan sipil, pengabaian agenda penyelesasian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

"Serta minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi yang substansial," lanjut.

Dalam aspek penyusutan ruang sipil, KontraS menemukan dalam satu tahun terakhir terdapat 157 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap kebebasan sipil yang terdiri atas hak asosiasi (4 peristiwa), hak berkumpul (93 peristiwa), dan hak berekspresi (60 peristiwa), dengan Polisi sebagai aktor utama penyerangan terhadap kebebasan sipil.