"Undang-undang baru yang saya maksudkan adalah sebuah undang-undang yang kira-kira judulnya adalah 'undang-undang tentang pencabutan atas UU Cipta Kerja'," terangnya.

Di dalam undang-undang baru itu, lanjut Said, PKS dan Demokrat tidak perlu memuat banyak norma. Melainkan cukup dimuat beberapa pasal yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang baru tersebut. 

Ditambahkannya, sebagai partai politik yang memiliki kursi di parlemen, PKS dan Demokrat memiliki kewenangan untuk itu. Dalam hal ini, kader-kader mereka di DPR memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (RUU). "Hak itu dijamin oleh Pasal 21 UUD 1945," tuturnya. 

Selain itu, Said menilai upaya hukum tersebut bisa mencegah berlanjutnya aksi dari masyarakat.  ***