RIAU24.COM -  TEHERAN - iran sepertinya sudah tidak sabar untuk menikmati kebebasannya dari embargo senjata yang diterapkan PBB. Negeri Mullah itu kini sudah bersiap-siap untuk kembali aktif dalam aktivitas jual beli persenjataan dengan sejumlah negara yang selama ini punya hubungan cukup mesra dengan Iran.

Berakhirnya pembatasan PBB yang telah berlangsung selama satu dekade, yang akan berlangsung pada Minggu, akan terjadi setelah kampanye AS yang sebagian besar tidak berhasil untuk meyakinkan negara-negara guna menentang Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015 atau perjanjian nuklir Iran dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang menyertainya untuk memperpanjang larangan industri senjata Iran.

"Sangat jelas bahwa PBB — dan sebagian besar negara anggotanya — menolak AS yang disebut kebijakan tekanan maksimum di Iran," ujar juru bicara Iran Alireza Miryousefi.

"Dan bahwa upayanya untuk lebih jauh lagi melanggar JCPOA dan UNSCR 2231 telah menyebabkan isolasi," imbuhnya seperti dikutip dari Newsweek, Jumat (16/10/2020).

Iran memang belum secara resmi mengumumkan kesepakatan senjata negara tertentu. Meski begitu, para pejabat Iran telah berulang kali membahas prospek melakukan bisnis dengan saingan AS, Rusia dan China, yang telah secara vokal mengkritik kampanye "tekanan maksimum" Presiden Donald Trump untuk mengisolasi Iran.

Ditanya apakah Teheran memiliki negara tertentu dalam pikirannya, Miryousefi mengatakan negaranya memiliki opsi mulai hari Minggu.

"Iran memiliki banyak teman dan mitra dagang, dan memiliki industri senjata dalam negeri yang kuat untuk memastikan persyaratan pertahanannya terhadap agresi asing," ujarnya.

"Sesuai dengan garis waktu yang dinyatakan dalam resolusi 2231, Iran akan dibebaskan dari pembatasan senjata paling cepat 18 Oktober. Secara alami, mulai tanggal itu, kami akan berdagang, atas dasar kepentingan nasional kami, dengan negara-negara lain di bidang ini," tuturnya.

Pemerintahan Trump telah lama berpendapat bahwa pembebasan Iran untuk perdagangan senjata akan bertentangan dengan kepentingannya sendiri dan kepentingan mitra regional seperti Israel dan Arab Saudi.

Meskipun AS bergabung dengan Iran bersama dengan China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris pada 2015 untuk membentuk JCPOA, yang lebih dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, pemerintahan Trump membatalkan kesepakatan pada 2018. Trump mencap Republik Islam itu sebagai sponsor terbesar teroris di dunia. Sejak itu, AS telah memberlakukan sanksi yang semakin keras untuk mencekik ekonomi Iran.***