RIAU24.COM -  Bentrokan antar suku meletus pada Rabu di Sudan timur atas keputusan perdana menteri untuk memecat seorang gubernur provinsi, menewaskan sedikitnya enam orang, kata satu kelompok medis.

Kekerasan itu terjadi sehari setelah pihak berwenang mengumumkan bahwa inflasi tahunan telah mencapai rekor baru karena harga roti dan kebutuhan pokok lainnya terus melonjak, menurut angka resmi. Bentrokan dan inflasi tinggi mengancam transisi rapuh Sudan menuju demokrasi setelah penggulingan otokrat lama Omar al-Bashir tahun lalu.

Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada hari Selasa memecat Saleh Ammar, gubernur provinsi Kassala yang baru diangkat, menyusul protes sporadis baru-baru ini terhadap pengangkatannya yang terkadang mematikan.

Ammar, yang berasal dari suku Beni Amer, diangkat menjadi gubernur Kassala pada bulan Juli, ketika Hamdok menunjuk gubernur sipil untuk 18 provinsi di negara itu. Dia dinominasikan oleh gerakan pro-demokrasi yang berada di balik pemberontakan melawan al-Bashir.

Tetapi protes, terutama oleh suku saingan yang menentang pengangkatannya, melarang Ammar memasuki Kassala, jadi dia tetap tinggal di ibu kota, Khartoum. Demonstrasi meningkat pada Agustus, ketika sedikitnya lima orang tewas dan lebih dari tiga lusin lainnya luka-luka.

Bentrokan meletus Rabu antara suku-suku yang berlawanan di kota Suakin, di provinsi tetangga Laut Merah, dengan 6 orang tewas dan setidaknya 27 lainnya luka-luka termasuk tiga dalam kondisi kritis, menurut Komite Dokter Sudan, yang juga berkampanye untuk penggulingan al-Bashir. . Kelompok itu mengatakan bentrokan mereda Rabu malam.

Otoritas lokal memberlakukan jam malam 16 jam di Suakin dan kota Port Sudan, sarang bentrokan mematikan, setelah pengunjuk rasa yang marah memblokir jalan-jalan utama di sana, menurut kantor berita resmi SUNA.

Pada hari Selasa, Badan Pusat Statistik Sudan mengatakan inflasi tahunan pada bulan September naik menjadi 212,29% dari 166,83% pada bulan Agustus. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan harga roti dan sayuran, dan lonjakan tarif transportasi, katanya.

Inflasi telah meningkat bahkan sebelum militer menggulingkan al-Bashir pada April 2019 di tengah pemberontakan populer. Ekonomi telah menderita dari beberapa dekade sanksi AS dan salah urus di bawah al-Bashir, yang telah memerintah negara itu sejak kudeta militer yang didukung Islam pada tahun 1989.

Pemerintah transisi sedang berjuang untuk menghidupkan kembali ekonomi di tengah defisit anggaran yang sangat besar dan kekurangan barang-barang penting yang meluas, termasuk bahan bakar, roti dan obat-obatan.

Sudan memiliki hampir $ 60 miliar utang luar negeri, dan keringanan utang serta akses ke pinjaman luar negeri secara luas dipandang sebagai pintu gerbang menuju pemulihan ekonomi. Tetapi akses ke pinjaman luar negeri terkait dengan penghapusan sanksi terkait dengan pencatatan negara tersebut oleh AS sebagai negara sponsor teror. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengaitkan pencabutan dari daftar tersebut dengan menormalisasi hubungan dengan Israel, sebuah masalah yang telah memecah belah pemerintah sementara negara yang rapuh itu.

Dana Moneter Internasional bulan lalu menandatangani program reformasi ekonomi pemerintah, yang pada akhirnya dapat memungkinkan Sudan untuk mendapatkan keringanan utang dan bergerak maju dengan membangun kembali ekonomi yang terpukul. Program reformasi mencakup pencabutan subsidi energi secara bertahap, yang menghabiskan 36% anggaran pemerintah.

Mata uang nasional telah jatuh secara dramatis. Pound Sudan telah dijual lebih dari 250 terhadap dolar di pasar gelap, dengan nilai resmi tetap pada 57 pound Sudan menjadi $ 1.

Pandemi virus korona dan banjir bandang musiman baru-baru ini menambah malapetaka. Pihak berwenang pada bulan September menyatakan negara itu sebagai daerah bencana alam dan memberlakukan keadaan darurat selama tiga bulan.