“Tapi banyak anak muda yang masih mendekam di penjara. [Penahanan itu adalah] parodi keadilan [dan] keluarga lain masih menderita, ”tambahnya.

Kritikus menuduh pemerintah menggunakan PSA - undang-undang yang memungkinkan penahanan tanpa pengadilan hingga dua tahun - untuk menindak para pembangkang, termasuk aktivis yang menentang pencabutan otonominya di wilayah mayoritas Muslim.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan pada saat itu bahwa pengakhiran status khusus Kashmir diperlukan untuk integrasi yang lebih dekat dari wilayah mayoritas Muslim ke seluruh India.

Pemerintah memberlakukan pemadaman komunikasi dengan telepon seluler, sambungan internet dan sambungan telepon rumah terputus dan menahan sejumlah orang termasuk Mufti untuk mencegah protes skala besar meletus karena hilangnya otonomi Kashmir yang dikelola India.

Ditangkap bersama Mufti adalah mantan menteri utama negara bagian Omar Abdullah serta Ali Mohammad Sagar dan Sartaj Madni, dua pemimpin partai regional.

Omar Abdullah dan ayahnya Farooq Abdullah - juga mantan menteri utama negara - dibebaskan awal tahun ini.