RIAU24.COM -  Partai Demokrat menyayangkan aksi pihak yang menyebarkan rekaman video,  yang menggambarkan seolah-olah partai itu mendukung Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.  

"Cara-cara fitnah sesat macam ini sangat disesalkan. Hanya orang-orang pengecut saja yang gemar melakukan fitnah sesat macam itu. Sudah jelas apa yang dilakukan pihak-pihak itu hanya untuk membuat sesat masyarakat. Video itu dipotong, tidak utuh. Silakan lihat video yang utuh," lontar anggota Fraksi Demokrat DPR RI,  Didi Irawadi Syamsuddin,  Kamis (8/10/2020) kemarin. 

Dilansir detik, Didi menduga ada pihak yang tidak suka dengan sikap penolakan Partai Demokrat terhadap UU Cipta Kerja. 

Menurut Didi, UU Cipta Kerja seharusnya ditunda pembahasannya agar bisa lebih adil untuk masyarakat.

Sementara itu,  Benny K Harman yang sosoknya jadi pusat sorotan dalam rekaman video itu,  mengaku sudah mengetahui siapa otak di belakang penyebaran video itu.  

"Saya tahu siapa otaknya, kita maafkan saja. Invisible hands selalu ada," lontarnya.  

Benny menduga potongan video itu sengaja disebar untuk menyerang Partai Demokrat. Demokrat diketahui sebagai salah satu fraksi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. 

Belakangan,  beredar isu di dunia Maya yang menyebutkan Partai Demokrat ada di belakang maraknya aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cita Kerja. Namun kemudian isu itu disebut-sebut sebagai ulah buzzer.  

"Itu sengaja dilakukan dengan sengaja untuk serang balik Demokrat yang menolak RUU Ciptaker. RUU ini memang harus ditolak keras, karena dibikin hanya untuk melayani kepentingan para pebisnis. Para cukong yang kini berselingkuh dengan penguasa politik!" tegas Benny. 

Sebelumnya, video anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Benny K Harman yang dinarasikan mendukung RUU Cipta Kerja, sempat beredar di dunia maya

Menurut Benny,  video yang beredar tersebut dipotong dan disesatkan.

Benny Harman menyebut video yang beredar itu benar merupakan dirinya. Namun, ia menegaskan, dukungan diberikan untuk beberapa klaster di luar klaster ketenagakerjaan pada omnibus law UU Cipta Kerja. ***