Dia mengatakan bahwa situasinya semakin memburuk sejak perjanjian damai tahun 2016 antara pemerintah dan kelompok pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC).

“Keadaan menjadi lebih buruk, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah strategis secara geografis dan kaya sumber daya alam,” kata Guevara-Rosas.

Ketika pemberontak FARC didemobilisasi dan pindah dari petak besar pedesaan, tanah yang belum berkembang, kelompok lain termasuk pembangkang FARC dan geng penyelundup narkoba mengambil alih wilayah untuk mengeksploitasi sumber daya alam untuk penambangan ilegal, penanaman narkoba dan jalur perdagangan. Akibatnya, kekerasan meningkat di banyak daerah pedesaan.

Guevara-Rosas mengatakan dalam laporannya bahwa para pembela HAM akan terus mati sampai pemerintah secara efektif menangani masalah struktural seperti ketidaksetaraan yang mendalam dan marginalisasi yang diderita oleh masyarakat, kepemilikan dan penguasaan tanah, penggantian tanaman ilegal, dan keadilan.

Negara ini telah menetapkan serangkaian tindakan, setidaknya di atas kertas, untuk melindungi para pembela hak asasi manusia, tambah laporan itu. Setidaknya 14 dari langkah-langkah ini secara langsung atau tidak langsung menangani masalah perlindungan kolektif. Namun, lembaga dan program mereka terganggu oleh ketidakefektifan, menurut Guevara-Rosas.

“Meskipun, secara teori, Kolombia memiliki salah satu sistem perlindungan paling komprehensif di kawasan ini, hal itu tidak efektif karena pihak berwenang menolak mengambil tindakan pencegahan untuk mengatasi penyebab struktural kekerasan kolektif terhadap para pembela HAM,” kata Guevara-Rosas.