"Jadi mestinya diproses di DPR lah kepuasan rakyat itu bisa dijawab dengan membuka ruang bagi rakyat dalam proses pembahasan," tandasnya.

Bagi Lucius, jawaban Puan yang menyerahkan langkah hukum bagi kelompok yang tidak puas memang terlihat tepat tetapi sekaligus bermasalah karena ia seperti menyangkal makna perwakilan DPR yang mestinya memastikan kepuasan bagi rakyat karena tugas DPR adalah memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Kalau urusan ke MK itu sih, enggak perlu orang berpangkat Ketua DPR kali yang ngomong. Semua orang juga tahu jika beleid tak berkualitas bikinan DPR bisa diujimaterikan ke MK," beber dia.