RIAU24.COM -  Presiden Jokowi sempat mengungkapkan rasa geramnya, saat membuka rapat terbatas kabinet, yang digelar secara virtual, Selasa 6 Oktober 2020. 

Rasa geram itu muncul, karena ada satu perintahnya yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung dijalankan. Perintah yang dimaksud adalah membentuk korporasi petani dengan mencontoh negara lain.

Dalam ratas tersebut, pembentukan korporasi petani kembali dibahas. 

"Sebetulnya kita sudah sering membicarakan mengenai ini yaitu mengkorporasikan petani dan nelayan dalam tujuan meningkatkan taraf hidup mereka dan juga sekarang tentu saja dalam mewujudkan transformasi ekonomi," lontarnya, dilansir detik.  

Jokowi menerangkan, sektor pertanian sebenarnya memiliki kekuatan ekonomi tersendiri. Bahkan di tengah pandemi, sektor pertanian masih tumbuh positif 16,24 persen di kuartal II tahun 2020 ini. 

Jika momentum itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, diharapkan bisa memberikan dampak yang signifikan untuk kesejahteraan petani dan nelayan.

"Sekali lagi sudah sering saya sampaikan bahwa petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dalam sebuah korporasi sehingga memiliki economic scale. Sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi dan meningkatkan efisiensi dan bisa memperkuat pemasarannya," terangnya lagi. 

"Pola pikir juga perlu berubah tidak semata-mata fokus kepada on farm tapi bergerak ke out farm sisi pascapanen, sisi bisnisnya yaitu dengan membangun proses bisnis dari produksi sampai ke pascapanen," ingat Jokowi.

Jokowi menilai, saat ini memang sudah terbentuk kelompok-kelompok nelayan dan petani. Namun implementasi model korporasi belum terbentuk. Belum ada ekosistem yang dihubungkan dengan korporasi besar ataupun BUMN.

Jokowi kemudian mengingatkan,  peran BUMN harus menjadi pendamping, bukan hanya sekadar penerima hasil tani atau off taker. 

Menurut presiden,  hal ini sebenarnya sudah disampaikannya beberapa tahun yang lalu, namun hingga kini belum juga dilaksanakan.  

"Ini yang belum. Saya sudah perintahkan sebetulnya beberapa tahun lalu untuk melihat Felda di Malaysia, untuk melihat koperasi sapi di Spanyol. Model-model yang bagus seperti itu sebenarnya gampang kita tiru tapi saya tidak tahu sampai sekarang tidak bisa kita bangun 1 atau 2 contohnya," tegasnya.  

Jokowi meminta agar fokus untuk membangun 1 atau 2 model bisnis korporasi petani dan nelayan di salah satu provinsi. Kemudian model bisnis itu bisa diimplementasikan di provinsi lainnya.

"Karena belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau mengkopi, mau meniru kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang dilihat berhasil dan bisa mensejahterakan," pungkasnya.  ***