RIAU24.COM - BENGKALIS - Himpunan Mahasiswa  Islam (HMI) Bengkalis gelar audensi bersama Penjabat Bupati Bengkalis Syahrial Abdi didampingi, Sekda Bustami HY, Ketua DPRD Khairul Umam dan Kapolres AKBP Hendra Gunawan.

Audensi HMI tersebut dilaksanakan di lantai III kantor Bupati Bengkalis Jalan A. Yani membahas soal Netralitas dalam menghadapi pilkada Bengkalis 2020, Kamis 1 Oktober 2020.

Kordinator lapangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sekaligus ketua ujum Muhamad Suhaendra menyampaikan, adapun tuntutan meminta kepada Pj Bupati Bengkalis untuk wajib menjaga Netralitas dalam menghadapi pilkada Bengkalis. 

"Meminta Pj Bupati Bengkalis harus tekankan kepada ASN kembali untuk tetap profesional dan netral apalagi mengintervensi masyarakat. Klarifikasi dan tegaskan kembali kepada Plh Bupati Bengkalis atas pemasangan baliho salah satu Paslon didepan wisma daerah Sri Mahkota,"ujar Suhaendra.

Mahasiswa juga miminta Pj Bupati Bengkalis untuk mengevaluasi kembali kepada Camat, Kepala Desa/kelurahan beserta aparaturnya untuk bersikap netral dan tidak mengintervensi masyarakat dan tidak ikut berpolitik praktis saat pilkada ini.

"Ada banyak sekali permasalahan di Kab. Bengkalis yang hari ini sedang menimpa dimasing masing daerah. Dan Pj Bupati harus buka mata dan buka telinga hingga siap ikut ambil peran untuk membantu masyarakat di Kab. Bengkalis ini,"tegasnya.

Selain itu, terkait permasalahan insfratruktur jalan umum, yang ada dikabupaten Bengkalis, khususnya di kec. Rupat, Rupat Utara, Bukit Batu, Bantan, minimalnya harus disemenisasi.

Disamping itu, terkait permasalahan peredaran narkoba yang sekarang sedang merajalela dan Kabupaten Bengkalis khususnya dipelabuhan² tikus yang ada.

Selain itu juga, ada permasalahan abrasi yang terjadi diantaranya pulau Bengkalis, kecamatan Bandar Laksemana, Bukit Batu, pulau Rupat. "Khususnya yang paling parah terjadi abrasi adalah di desa Meskom, Simp Ayam, Bantan air dan Teluk papal,"ujarnya.

Kemudian, permasalahan lingkungan hidup, pengaruh limbah tambak udang di kabupaten Bengkalis khususnya di pulau Rupat, yang mana ini bisa berdampak kepada masyarakat banyak.

"Meminta Pj Bupati Bengkalis untuk menjaga marwah Bengkalis setelah dinahkodai oleh pemimpin koruptor. Diantaranya,  mantan Bupati Herliyan Saleh tersangka korupsi anggaran bantuan sosial dengan kerugian negara diperkirakan 29 milyar. Amril Mukminin kasus suap proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning dan Muhammad korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil),"pungkasnya.