Jelas sangat tidak mungkin jika lembaga tertinggi negara membuat TAP secara ujug-ujug, tanpa merujuk fakta sejarah saat itu. Kata Dradjad, kalimat-kalimat dalam bagian Menimbang itu jelas merupakan rangkuman dari situasi bangsa Indonesia dan NKRI pada tahun 1966 dan sebelumnya.

TAP XXV itu menjadi dasar hukum yang menegaskan fakta sejarah tentang hubungan PKI dengan ideologi komunisme/Marxisme-Leninisme. Jadi fakta sejarahnya tidak terbantahkan lagi.

"Lagi pula, kalau PKI berideologi Pancasila, mengapa mereka sampai dua kali melalukan pemberontakan bersenjata terhadap NKRI?" ujar ekonom INDEF itu.

Pernyataan Sukmawati, menurut Dradjad, sangat mengecewakan. "Jangan lah kita apologetik dengan PKI dan pemberontakan yang mereka lakukan. PKI ya PKI. Bukan dan tidak pernah Pancasilais," ujar Dradjad.