RIAU24.COM -  Komisaris Utama PT Pertamina,  Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok,  beberapa waktu lalu pernah melontarkan pernyataan yang mengundang reaksi dari banyak pihak. Ketika itu,  Ahok mengusulkan Kementerian BUMN dihapus dan diganti dengan superholding.  Pernyataan itu terlontar,  ketika ia mengungkap kebobrokan yang terjadi di PT Pertamina. 

Namun mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, punya pendapat lain.  Menurutnya,  pembentukan superholding itu belum terlalu mendesak. Apalagi untuk mewujudkannya butuh perombakan luar biasa dari bentuk hingga kultur BUMN serta campur tangan politik yang sangat rumit.

Pendapat itu dilontarkannya dalam diskusi daring di Jakarta, Senin malam, 28 September 2020.

"Menurut pendapat saya superholding BUMN belum mendesak," ujar Dahlan,  dilansir viva,  Selasa 29 September 2020.

Dahlan kemudian mengungkapkan kelemahan lain terkait wacana itu. 

Menurutnya, kalau sekadar membentuk superholding tidak cukup. Sebab, upaya itu dinilainya tidak bisa diselesaikan secara teknis di internal Kementerian BUMN dan juga tidak bisa di tingkat presiden, melainkan perlu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).