RIAU24.COM - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendadak melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi menjelang peringatan G30/S/PKI. Surat yang ditandatangani oleh Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab, M Din Syamusuddin tersebut meminta presiden untuk bertindak serius terhadap gejala, gelagat dan fakta kebangkitan neokomunisme dan /atau PKI Gaya Baru. 

Dalam surat itu disebutkan bahwa neokomunisme bukan lagi mitos atau fiksi, tapi nyata keberadaanya. Kelompok ini menuding anak - cucu kaum komunis telah menyelusup ke dalam lingkaran - lingkaran legislatif maupun eksekutif. Sebagian mereka sudah berani memutarbalikkan dan kalangan non PKI khususnya umat Islam sebagian pelaku pelanggaranw HAM berat terhadap orang-orang PKI. 

"Mereka menutup mata terhadap fakta sejarah, bahwa kaum komunislah yang lebih dahulu membantai para ulama dan santri, menyerang pelatihan Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), GP Ansor, dan aksi-aksi sepihak PKI terhadap para petani. Mereka juga ingin mengingkari fakta sejarah bahwa kaum komunislah yang membantai para Jenderal TNI," tulis Presidium KAMI dalam surat terbukanya mengutip dari Sindonews. Rabu 23 September 2020.

Selain itu dalam surat itu, KAMI juga meminta Jokowi dengan kewenangannya sebagai Presiden meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahkan agar menarik RUU HIP dari Prolegnas dan tidak memproses RUU tentang BPIP.

Dan meminta Presiden sesuai kewenangan yang dimilikinya menyerukan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan Film Pengkhianatan G 30-S/PKI dan/atau film serupa agar rakyat Indonesia memahami noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Begitu pula, agar pelajaran sejarah yang menjelaskan noda hitam tersebut diajarkan kepada segenap peserta didik, tidak dikurangi apalagi dihilangkan. Ingat pesan Bung Karno, "Jasmerah, jangan sekali-kali lupakan sejarah."