Dikatakannya, hal ini sesuai  prinsip salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat banyak adalah hukum tertinggi. 

"Jadi, argumen formal sirkulasi kepala daerah yang diungkapkan Hasto itu argumen kualitas rendah, di tengah derita rakyat akibat Covid-19 dan rakyat dalam resiko kematian," ujarnya lagi. 

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya menolak wacana yang meminta Pilkada serentak ditunda. 

Hasto malah mengatakan, Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember ini justru memberikan kepastian adanya pemimpin yang kuat dan punya program pencegahan Covid yang kemudian dipilih rakyat.

Menutut Hasto, mereka para calon pemimpin akan memahami betul seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi.

Ditambahkannya, justru ketika Pilkada itu tidak ditunda, akan memberikan arah kepastian bagi rakyat. ***