Sebelumnya, pendapat serupa juga dilontarkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Menurutnya, usulan penundaan Pilkada tersebut, semata-mata untuk untuk menyelamatkan warga negara dari pandemi Covid-19 yang masih menggila hingga saat ini. 

"PP Muhammadiyah mengimbau KPU untuk segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya," ujarnya saat jumpa pers secara daring Senin (21/9).  

"KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan," tambahnya, dilansir rmol.

Dikatakan Abdul Muti, keselamatan warga negara lebih prioritas dibanding Pilkada yang justru berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19.  "Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," tegasnya. ***