RIAU24.COM -  Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tidak hanya mengungkapkan borok di perusahaan yang diawasinya itu. Soalnya, ada juga BUMN lain yang ikut disentilnya. 

BUMN yang dimaksud adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Ahok mengaku geram dengan BUMN itu, karena meminta dana sebesar Rp500 miliar untuk proyek digitalisasi paperless. Menurutnya, tawaran itu tidak masuk akal.  

“Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri masa minta Rp500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina, itu BUMN juga,” ujar Ahok dalam cuplikan video Youtube kanal Poin, yang dikutip Rabu (16/9/2020). 

"Itu sama saja udah dapat Pertamina enggak mau kerja lagi, tidur sepuluh tahun, jadi ular sanca, ular piton saya bilang. Itu kan enggak masuk akal seperti ini, Anda Peruri sudah dapat Rp10 miliar, Rp20 miliar sudah bagus," ujarnya lagi. 

Dilansir kompas, Jumat 18 September 2020, digital paperless merupakan salah satu bisnis yang tengah fokus digeluti Peruri. BUMN pencetak uang ini membentuk anak usaha khusus untuk segmen bisnis ini, yakni PT Peruri Digital Security atau PDS. Perusahaan ini didirikan pada September 2011 lalu. 

Dalam laman resminya, Peruri menawarkan tiga produk digital antara lain Peruri Code, Peruri Sign, dan Peruri Trust. Bidang usahanya antara lain keamanan dokumen, surat-surat berharga, transaksi keuangan, serta ancaman cyber crime. Produk yang disediakan PDS yakni smart card, otorisasi digital, biro perso, solusi pembayaran, dan layanan digital lainnya. 

"Kami memiliki branding yang kuat selama ini sebagai penjamin keaslian, di mana dalam evolusi ke digital, peranan itu akan jauh lebih dibutuhkan," kata Direktur Utama Peruri Dwina Spetiani Wijaya, dilansir antara. 

Salah satu produk digital Peruri tersebut yakni digital sign atau tanda tangan digital. Peruri Sign merupakan platform yang dimiliki Peruri untuk menjamin kerahasiaan data, melindungi integritas isi dokumen, menjamin keaslian data dan jaminan nirsangkal dari suatu dokumen elektronik sehingga dapat diketahui keabsahan dan keasliannya. 

Digital signature merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 

Terkait masalah ini, tanggapan sudah datang dari Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Menurutnya,  urusan PT Pertamina (Persero) dengan Peruri adalah urusan bisnis. Karena itu, urusan itu bisa diselesaikan secara business to business (b to b). 

“Untuk urusan yang masalah Peruri misalnya, itu kan b to b lah ya. Kalau b to b, Peruri juga punya ruang untuk berbisnis dengan Pertamina, ya itu mereka koordinasi saja untuk masalah harga," ujar Arya, Rabu (16/9/2020). 

Arya menambahkan, jika pihak Pertamina merasa tak cocok dengan harga yang ditawarkan Peruri, perusahaan migas plat merah itu bisa menawarnya. 

“Kalau dilihat harganya memang harga yang enggak layak, ya ditawar gitu ya, kalau dilihat layak, ya dibeli, gitu itu kan urusan b to b. Jadi antara mereka sendiri,” kata Arya. 

Ditambahkannya, negoisasi dan tawar menawar dalam berbisnis merupakan hal yang wajar. Karena itu, ia minta permasalahan ini diselsaikan secara baik-baik. 

“Apalagi ini kan sama-sama BUMN. Bagi kami kementerian, itu seperti kantong kiri kantong kanan saja. Jadi silakan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan b to b gitu,” ujarnya lagi. ***