RIAU24.COM -  Dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, terus mengalir. Kali ini, dukungan dilontarkan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla.

Seperti diketahui, pemberlakuan PSBB di Jakarta akan mulai diterapkan pada Senin 14 September 2020 besok. Menurut pria yang akrab disapa JK ini, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies tersebut harus diikuti semua pihak. Hal itu merujuk kepada kondisi yang terjadi saat ini, di mana jumlah kasus positif Covid-19 terus melonjak sejak dua pekan terakhir ini.

"Untuk PSBB mau tidak mau kita harus ikuti, karena memang faktanya terjadi peningkatan,” kata JK melalui keterangan tertulisnya, Minggu 13 September 2020.

Dilansir viva, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini menambahkan hal ini harus dilakukan meskipun sebelumnya pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk menghadang pandemi Covid-19. “Dengan segala upaya yang telah kita tempuh dan harapan kita grafiknya akan landai, tapi yang terjadi justru makin naik,” ujarnya.

Melihat kondisi yang terjadi saat ini, JK juga mengatakan bahwa langkah tegas harus diambil untuk mencegah penyebaran virus ini. Dengan kondisi ini ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak saling bertentangan terkait penerapan PSBB tersebut.

Beda Metodologi 

Sementara itu, terkait sikap dan pernyataan sejumlah menteri Jokowi yang menolak kebijakan Anies itu, JK menilai hal itu disebabkan karena adanya perbedaan metodologi saja. Dan JK mengingatkan, Presiden Joko Widodo telah meminta agar aspek kesehatan diutamakan dalam penanganan pandemi COVID-19.

“Itu hanya soal cara saja, saya baca semalam sampai pagi ini masih rapat untuk bersinergi mengenai itu. Jangan lupa presiden sendiri telah mengemukakan dengan lugas bahwa kesehatan harus diutamakan, jadi saya rasa pemerintah pusat dan provinsi tidak perlu saling bertentangan," jelasnya.

JK mempunyai pandangan yang sama dengan presiden Jokowi, hal utama yang perlu ditangani terlebih dahulu dalam pandemi ini adalah virus Covid-19 itu sendiri. Dan setelah itu baru menangani dampak dari pandemi berupa ekonomi. ***