RIAU24.COM - BENGKALIS - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yang saat ini dinakhodai Kepala Dinas (Kadis) baru, Maamun Murod, diminta untuk mampu menterjemahkan dan merealisasikan konsep Riau Hijau. 

Hal itu, jangan sampai Riau Hijau ini dinilai masyarakat hanya sekedar harapan palsu terutama yang berada di wilayah tanah gambut.

“Pelaksanaan Riau Hijau seharusnya menjadi agenda utama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau. Jangan ambil resiko dengan melakukan pembiaran terhadap berbagai persoalan lingkungan di Riau, dan jangan pula semakin memberikan akses terhadap perusahaan perusak lingkungan yang ada di Riau,"ujar Eko Fambudi, Ketua Wilayah jaringan masyarakat gambut di Kabupaten Bengkalis, Minggu 13 September 2020.

Diutarakan Eko Fambudi, lihat saja konflik lahan masih terus terjadi tanpa penyelesaian, gambut masih terus di rusak dan dibuat kanal seperti yang di lakukan oleh PT. RAPP belum lama ini di Siak.

Ungkapnya, Riau Hijau merupakan komitmen politik yang menjadi kebijakan Gubenur Riau sejak menjabat. Implementasi Riau Hijau di pandang mendesak untuk segera di jalankan dalam menjawab berbagai persoalan lingkungan yang masih terus terjadi di Riau seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Konflik tenurial, rendahnya capaian program perhutanan Sosial (PS).

"Persoalan lain juga muncul akibat dari aktivitas perusahaan di lahan gambut. Misanya masalah kebakaran diketahui penyebab utamanya adalah keringnya gambut akibat aktivitas perusahaan yang megunakan kanal-kanal di tambah lagi tak kunjung selesainya konflik di Bengkalis, pulau Padang dan wilayah lainnya,"ucap Eko lagi.

“Kita ketahui bahwa Kadis LHK Riau saat ini dulunya juga pernah menjabat Kadis Kehutanan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Beliau paham betul persoalan konflik lahan dan hutan di Meranti yang hingga kini masih menyisakan banyak persoalan, melalui Riau Hijau inilah harus dituntaskan dengan berpihak kepada masyarakat,”ucapanya.

Terpisah, Deputi Lembaga Lingkar Hijau Pesisir (LHP) Riau, Ismail mengatakan konsep Riau Hijau harus disusun dengan melibatkan masyarakat, direalisasikan bersama masyarakat, mengakomodir penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat terutama yang berada di wilayah gambut pesisir. 

“Kita akan terus memantau kinerja Gubenur dan DLHK dalam mewujudkan Riau Hijau ini, jangan hanya menjadi wacana-wacana politik. Sudah hampir dua tahun masa jabatan Gubenur Syamsuar. Kita mendukung konsep-konsep beliau usung, kita membantu memfasilitasi tercapainya Perhutanan Sosial (PS) di Riau terutama di wilayah pesisir dan gambut. Kini kita menunggu gebrakan serius menggesa Riau Hijau, jangan malah mangkrak, memberikan harapan palsu bagi masyarakat,”cetus Ismail.