RIAU24.COM -  Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah meminta pemerintah Jakarta untuk menilai secara menyeluruh rencana dalam memberlakukan kembali penutupan sebagian kota tersebut terkait pandemi COVID-19, untuk menyeimbangkan tuntutan kesehatan masyarakat dan ekonomi.

Jokowi mengatakan dalam pertemuan dengan tokoh media pada hari Kamis bahwa keputusan untuk memberlakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB) - yang akan membatasi mobilitas publik dan operasi bisnis - harus "diperhitungkan dengan baik dan hati-hati".

“Kita perlu menghitung bagaimana mencabut rem darurat akan mempengaruhi aktivitas masyarakat dan [kekhawatiran] lainnya. Bagaimanapun, Jakarta adalah ibu kota negara,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pada hari Rabu bahwa ibu kota akan "menarik rem darurat" pada periode "normal baru" transisi dan memulihkan PSBB penuh pada hari Senin karena meningkatnya kasus COVID-19 yang terus-menerus terjadi di ibu kota menekan sistem perawatan kesehatan kota.

Dengan kembalinya PSBB, Jakarta diatur untuk sekali lagi membatasi akses ke fasilitas dan acara umum serta membatasi jam operasional dan kapasitas angkutan umum. Jakarta kemungkinan akan mengizinkan hanya 11 sektor penting untuk beroperasi - dengan kapasitas terbatas - sementara industri lain kemungkinan besar akan meminta karyawan bekerja dari rumah.

Gubernur mengatakan keluarga berpenghasilan rendah dan warga rentan akan menerima bantuan sosial. Beberapa menteri Jokowi, bagaimanapun, telah menyatakan keprihatinan tentang penerapan kembali PSBB di Jakarta, kekuatan ekonomi Indonesia, dengan alasan kemungkinan hambatan bagi pemulihan ekonomi negara.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengingatkan risiko gangguan logistik jika PSBB diberlakukan kembali. Dia khawatir produk domestik bruto (PDB) negara akan terpengaruh jika barang dan jasa tidak didistribusikan dengan baik. Saat Anies menyiapkan Keputusan Gubernur untuk menguraikan langkah-langkah PSBB Jakarta, para ahli kesehatan telah mendesak daerah lain, terutama mereka yang sistem perawatan kesehatannya kewalahan, untuk mengikuti contoh ibu kota dan memberlakukan pembatasan yang lebih ketat.