Said Didu juga menyebutkan, kebijakan Anies tersebut malah sempat "dijegal" oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

Atas dasar itu, Said Didu berharap kepada negara dalam hal ini pemerintah pusat untuk berhenti membohong-bohongi masyarakat. 

"Berhentilah gunakan APBN untuk bohongi rakyat," pungkasnya. 

Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat dengan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total di ibukota. Kebijakan ini diambil karena angka kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan. Bahkan belakangan ini, banyak bermunculan klaster-klaster baru hingga ada klaster perkantoran. 

Berdasarkan data Pemprov DKI, jumlah kematian pasien Covid-19 di Jakarta mencapai 1.317 dari total 49.837 pasien per 9 September. Namun, tingkat kematian atau case fatality rate di Jakarta (2,7 persen) masih di bawah angka nasional (4,1 persen) dan global (3,3 persen). Tapi secara absolut jumlahnya terus bertambah dengan cepat. ***