Adri menegaskan, keinginan DPRD agar Pemkab menunda sementara proses tender proyek berskala besar juga tidak ada kaitannya dengan politik. Namun, lebih kepada keprihatinan kepada banyaknya masyarakat yang akan terkena dampak akibat dari persoalan pelayanan dasar selama pandemi  Covid-19.

Pelayanan dasar akibat Covid-19 dengan terkendala dampak karena anggaran untuk pelayanan tersebut juga turut berkurang guna menyesuaikan dengan SKB 2 menteri. 

"Sebut saja misalnya kebutuhan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pembayaran gaji tenaga honor termasuk honor guru-guru madrasah, kemudian operasional kantor seperti listrik telepon dan air, kekurangan pembayaran Jamkesmasda  dan BPJS serta kebutuhan dasar lainnya. Total ada 9 item yang harus  menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis,”ujarnya.

Menyinggung kemungkinan Pemkab Bengkalis tetap ngotot melaksanakan proses tender proyek berskala besar sampai selesai, Adri mengungkapkan, yang pasti DPRD sudah melaksanakan fungsinya yaitu anggaran dan fungsi pengawasan.

"Kalau ternyata setelah apa yang dilakukan DPRD tidak dipandang oleh Pemkab, maka silahkan saja mereka tanggung resikonya. Kita sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita,”ungkap Adri menegaskan.