RIAU24.COM -  Pemerintahan Jokowi mengeluarkan banyak dana untuk menggunakan buzzer atau influencer dalam mengamankan kejijakannya. Juru bicara presiden Fadjroel Rachman bahkan menyebut influencer yang termasuk aktor digital memiliki peran penting dalam menyampaikan komunikasi kebijakan publik.

Menurut Fadjroel, para influencer ini menjadi key opinion leader atau pihak yang berpengaruh pada suatu opini di tengah perkembangan era transformasi dan demokrasi digital saat ini.

Namun demikian, pernyatan tersebut dikritisi oleh politisi Demokrat, Taufik Rendusara. Menurutnya, yang dipersoalkan publik saat ini bukanlah keberadaan influencer di era demokrasi, melainkan lebih pada sikap pemerintah yang menggunakan jasa mereka dalam mengatasi pandemik Covid-19 yang tak kunjung berakhir.

“Yang dipersoalkan masyarakat itu adalah melawan wabah virus corona ujung tombaknya pakai influencer. Itu namanya bukan demokrasi digital, tapi ketololan digital,” kata Taufik di akun Twitternya, Senin (31/8).

Dewasa ini, terkuak bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 90 miliar untuk membayar jasa influencer.

Namun sayangnya, dalam penanganan Covid-19, keberadaan influencer yang ditugaskan pemerintah dinilai tak efektif.

“Dan yang paling utama dipersoalkan masyarakat adalah pemerintahan Jokowi paling gampang melibatkan influencer untuk hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh Pak RT,” tandasnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk pemengaruh sebesar Rp 90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019.**