Berikut Jawaban Ketua DPRD Provinsi Riau Saat Gunakan Helikopter BNPB
RIAU24.COM - BENGKALIS - Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi dan Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet Phd, Sabtu 22 Agustus 2020 lalu, yang menggunakan helikopter milik BNPB untuk memantau Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari udara di beberapa titik di Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kota Dumai.
Namun beberapa pihak menuding Indra Gunawan, panggilan akrab Engah Eet menggunakan heli milik pemerintah tersebut untuk kegiatan partai Golkar karena pada saat yang bersamaan Eet dan Syamsuar membuka dan menghadiri Musda DPD II Partai Golkar Bengkalis.
Terkait hal tersebut, Eet meluruskan kabar tersebut menurutnya penggunaan heli BNPB Provinsi Riau tersebut murni untuk kegiatan dinas pemerintahan.
"Bukan untuk acara partai, ini adalah kunjungan kerja selaku ketua DPRD Riau. Tidak ada satupun yang naik heli menggunakan atribut partai,"ungkap Eet baru baru ini.
Eet mengatakan dirinya bersama Gubernur Riau memang meninjau Karhutla dari udara di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, "Bersama pak Gubernur Riau saya memantau dari udara di Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu dan Bandar Laksamana di Kabupaten Bengkalis,"ungkapnya.
Pemantauan dari udara tersebut kata Eet, atas inisiatif dirinya selaku ketua DPRD Riau dengan tujuan agar Karhutla yang selalu terjadi di Riau cepat ditangani dan tidak makin meluas,
"Lembaga DPRD Riau secara resmi meminjam heli BNPB untuk melakukan pengawasam Karhutla yang terjadi di Provinsi Riau, nanti saya perlihatkan suratnya,"ucapnya.
Menggunakan heli lanjut politisi Golkar asal Bengkalis ini harus dilakukan mengingat Karhutla ini sulit dipantau jika menggunakan transportasi darat.
"Kalau tak pakai heli bisa lima hari lima malam mencapai titik Karhutla karena berada ditengah hutan nanti saya buat press realisnya terkait Kunker saya tersebut,"ujarnya lagi.
Eet menambahkan persoalan tersebut dibesar-besarkan merupakan hal yang biasa karena dirinya memiliki jabatan politik dan dirinya tidak tersinggung apalagi marah.
"Ya biasalah, kalau jabatan politik ini selalu diawasi dan dikomentari yang sifatnya politis,"pungkasnya.