RIAU24.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menkritik pemerintah Jokowi yang menggelontorkan dana sebesar Rp 90,45 Miliar untuk influencer. Hal itu terungkap dari data temuan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Berdasarkan temuan ICW tersebut, Jansen menyebutkan jika buzzer itu memang ada. Dan seharusnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.

"Semakin membuktikan kalau buzzer itu memang ada. Krn pakai uang negara baiknya @bpkri audit serius soal ini. Agar tidak jadi gosip, jelas penerima dan penggunaannya. Karna makna buzzer ini skrg bukan promosi kinerja pemerintah tapi nyerang dan bully orang² kritis di media sosial," ujar Jansen dilihat di akun Twitternya, Jumat, 21 Agustus 2020.

Dikatakannya lagi, dia juga sering menemukan di Instagram unggahan tulisan yang bertuliskan promosi. "Di instagram sering ada tulisan unggahan ini promosi. Jd netizen tahu dia ngendorse. Yg ketetesan proyek buzzer/influencer harusnya nulis: materi ini berbayar bukan pendapat pribadi dll. Biar terbuka dan publik tahu. Krn uang rakyat! Diluar nanti tetap di audit krn itu keharusan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, adapun rincian dana di era Jokowi untuk pemerintah membiayai influencer senilai Rp 90,45 miliar yakni, ada 5 paket pengadaan senilai Rp 17,68 miliar.

Tahun 2018 sebanyak 15 paket pengadaan senilai Rp 56,55 miliar, 2019 sebanyak 13 paket senilai Rp 6,67 miliar dan 2020 sebanyak 7 paket pengadaan senilai Rp 9,53 miliar.

Data itu dikumpulkan oleh ICW melalui website LPSE dari 35 Kementerian, 5 lembaga pemerintah non-Kementerian dan 2 lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.

Periode yang ditelusuri adalah sejak Jokowi memimpin. Tapi, pengumpulan data baru dilakukan sejak 14 Agustus hingga 18 Agustus dengan kata kunci pencarian di website LPSE di antaranya media sosial atau sosial media, influencer, key opinion leader, komunikasi, youtube, Facebook dan sebagainya.