Menu

Pemerintah Sebut Tak Tahu Temuan ICW Soal Dana Rp90,4 Miliar Untuk Influencer

Riki Ariyanto 22 Aug 2020, 10:46
Pemerintah Sebut Tak Tahu Temuan ICW Soal Dana Rp90,4 Miliar Untuk Influencer (foto/int)
Pemerintah Sebut Tak Tahu Temuan ICW Soal Dana Rp90,4 Miliar Untuk Influencer (foto/int)

RIAU24.COM - Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebut tak tahu soal dana influencer sebesar Rp90,4 miliar. Seperti diketahui Indonesian Corruption Watch ( ICW) menemukan belanja pemerintah untuk membayar influencer itu sudah berlangsung sejak 2017.

Dilansir dari Kompas, Jonny menyebut Kemenkominfo memang punya program coaching clinic. Program itu adalah bagian dari Gerakan Nasional Siberkreasi pada 2018 lalu dan memang melibatkan influencer.

zxc1

"Namun program coaching clinic school of influencer oleh Kominfo tersebut bukan untuk membiayai influencer, tetapi pelatihan bagi yang berminat berprofesi sebagai influencer," sebut Menkominfo Johnny saat dihubungi, Jumat (21 Agustus 2020).

Johnny menuturkan program itu dibuat supaya peserta punya kemampuan sebagai influencer yang baik. Dalam program itu pemerintah membayar influencer untuk memberikan pelatihan. "Literasi digital membutuhkan banyak influencer yang mengerti tentang transformasi digital dan kegiatan literasi digital tersebut berlangsung terus sampai sekarang bahkan lebih agresif," sebut Johnny.

zxc2

Bagi Johnny, program tersebut guna memberi pemahaman yang lebih baik terkait digital. Terutama digital ekonomi bagi masyarakat pedesaan seperti petani, peternak, dan nelayan. "Kominfo melibatkan banyak lembaga swadaya maupun organisasi kemasyarakatan untuk mendukung kegiatan literasi digital," sebut Johnny.

Hanya saja Menkominfo tak merinci besaran anggaran untuk program yang melibatkan influencer itu. Cuma dirinya menyebut anggaran yang dialokasikan cuma Rp 10,83 miliar tak sebesar yang disebut ICW.

Seperti yang diungkap ICW pemerintah pusat menggelontorkan uang sebagar Rp 90,45 miliar bagi Influencer. Angka itu merupakan belanja pemerintah sejak tahun 2017 hingg 2020 yang dihimpun dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).