RIAU24.COM - JAKARTA - Dana yang digelontorkan pemerintah pusat sebesar Rp90,46 miliar untuk influencer sejak tahun 2014 jadi sorotan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha berdasarkan data yang diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dalam pencariannya, Egi mengatakan ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader di LPSE sejak awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci tersebut.

"Anggarannya mencapai Rp 90,45 miliar. Anggaran belanja bagi mereka (influencer) semakin marak setelah 2017, mulai ada sejak itu. Hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya," ujar Egi dalam diskusi Kamis, (20/8/2020) kemarin.

Lebih lanjut disampaikannya, secara umum, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital adalah Rp 1,29 triliun sejak 2014. Kenaikan signifikan terjadi dari 2016 ke 2017. 

Pada 2016, anggaran untuk aktivitas digital hanya Rp 606 juta untuk 1 paket pengadaan saja. Namun pada 2017, angka paketnya melonjak menjadi 24 dengan total anggaran Rp 535,9 miliar.

Terkait hal ini, Said Didu dalam komentar di akun twitternya, ia menganggap anggaran yang di kucurkan Pemerintah sebesar itu daribuang rakyat, bwrbalik meterang rakyat lainnya.