RIAU24.COM -  Rezim pemerintahan Joko Widodo terus memanjakan para influencer atau buzzer dengan anggaran yang besar untuk mempromosikan kebijakannya. Hal ini diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada media.

Menurut Peneliti ICW, Egi Primayogha, dari data yang diambil ICW di website LPSE di 35 kementerian, 5 lembaga pemerintah non-kementerian dan 2 lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, rezim Jokowi menggelontorkan dana senilai Rp 1,29 triliun untuk aktivitas digital.

Khusus anggaran untuk influencer atau buzzer, pemerintah menguras uang rakyat senilai Rp 90,54 miliar sejak tahun 2017 hingga 2020 ini.

ICW pun merinci anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital berdasarkan 10 institusi penggunaan anggaran terbesar sesuai dengan LPSE masing-masing institusi.

Rinciannya, Kementerian Pariwisata sebanyak 44 paket pengadaan senilai Rp 263,29 miliar, Kementerian Keuangan sebanyak 17 paket pengadaan senilai Rp 21,25 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 14 paket pengadaan senilai Rp 1,95 miliar.

Selanjutnya, Kepolisian RI sebanyak 12 paket pengadaan senilai Rp 937 miliar Kementerian Perhubungan sebanyak 11 paket pengadaan senilai Rp 11 miliar, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 9 paket pengadaan senilai Rp 21,27 miliar.