Dari gugatan yang dilayangkan, Heru berharap agar majelis hakim PTUN memerintahkan kepada para termohon untuk mencabut petunjuk teknis PPDB Tahun Ajaran 2020/2021.

Selain itu, lanjut dia, dilakukan rehabilitasi terhadap para peserta didik yang haknya terlanggar akibat kebijakan tersebut.

"Pada intinya, semua pegiat pendidikan dan wali murid yang dirugikan dari kebijakan di atas berharap ada koreksi dari pengadilan terhadap kebijakan yang tidak tepat dan menyalahi regulasi di atasnya," ucap Heru.

Seperti diketahui, soal seleksi usia dalam sistem zonasi PPDB 2020 DKI Jakarta menjadi polemik dan mendapat protes dari orang tua siswa. Seleksi usia menjadi seleksi pertama dalam sistem zonasi. Namun PPDB DKI Jakarta tetap menggunakan sistem tersebut sampai pelaksanaan penerimaan siswa selesai dilakukan.****