RIAU24.COM -  Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak diadakannya perundingan perdamaian Timur Tengah Baru pasca normalisasi hubungan antara Israel dan UEA. Hal itu disampaikan Macron di akun Twitter pribadinya usai melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Minggu (16/8).

Macron mengatakan dia mengatakan kepada pemimpin Palestina itu bahwa dia bertekad untuk bekerja demi perdamaian di Timur Tengah. "Dimulainya kembali pembicaraan untuk mencapai solusi yang adil yang menghormati hukum internasional tetap menjadi prioritas," tulisnya seperti dikutip RMOL dari AFP, Minggu (16/8).

Sebelumnya Macron telah memuji kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis dengan menyebutnya sebagai keputusan yang berani oleh UEA. Dia mengatakan kesepakatan itu menunjukkan keinginan untuk berkontribusi pada pembentukan perdamaian yang adil dan abadi antara Dubai, Israel dan Palestina.

Sebelumnya, UEA mengklaim bahwa mereka telah mengeluarkan kesepakatan untuk menghentikan aneksasi lebih lanjut. Sementara PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia hanya setuju untuk menunda, tidak membatalkan aneksasi, dan bahwa dia tidak akan pernah melepaskan hak mereka atas Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan penangguhan aneksasi harus menjadi tindakan yang pasti. Dia juga mendesak dimulainya kembali pembicaraan menuju solusi dua negara, yang dia sebut "satu-satunya pilihan untuk memungkinkan perdamaian yang adil dan abadi".

Kantor berita resmi Palestina WAFA melaporkan bahwa Abbas mengatakan kepada Macron: "seperti negara lain dalam hal ini, UEA tidak dapat berbicara atas nama rakyat Palestina". Otoritas Palestina juga menolak untuk menjadikan negara itu sebagai alasan untuk membenarkan normalisasi.

Macron telah mengundang Abbas ke Paris untuk membahas masalah Palestina. Undangan tersebut disetujui oleh presiden Palestina dengan syarat bahwa tanggal pertemuan ditetapkan sesegera mungkin.

Berdasarkan perjanjian dengan Israel, UEA menjadi negara Arab ketiga yang mengakui negara Yahudi, setelah Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.***