Menurut mantan komisioner Komnas HAM ini, kematian akibat pembiaran adalah salah satu unsur utama pelanggaran HAM, yaitu human rights abused by omission.

Rakyat sebagai pemegang hak (rights holder) berhak menuntut kompensasi kepada Presiden Jokowi dan kabinetnya. Hal ini penting agar pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap tugas yang diemban," ucapnya.

"Dan, kalau tidak sanggup urus negara, sebaiknya Jokowi dan kabinetnya mundur," demikian Natalius Pigai menambahkan.