RIAU24.COM -  Permintaan Presiden Jokowi yang menginginkan jajarannya mengampanyekan penggunaan masker selama dua pekan ke depan, dikritisi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan. Ia menilai, langkah hanya sebagai pengalihan isu terkait kegagalan pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19, baik di sektor kesehatan dan ekonomi.

"Sudah ekonomi mau resesi begini, penambahan kasus Covid-19 setiap hari berlipat, kemudian yang meninggal juga melebih angka kematian global, lalu mengampanyekan seperti ini, ini bentuk pengalihan isu karena seharusnya itu dilakukan di awal pandemi Covid-19. Ini bukan langkah konkret," lontarnya, Senin 3 Agustus 2020.

Tak hanya itu, Irwan menilai, pandemi Covid-19 saat ini sudah semakin rumit. Hal itu juga tak terlepas sebagai buntut dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Dilansir cnnindonesia, ia kemudian mencontohkan kebijakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang dikenalkan pemerintah. Irwan menilai, pemerintah terlalu terburu-buru mengenalkan new normal. Padahal situasi pandemi masih jauh dari kata berakhir.

Irwan juga mengkritisi kebijakan lain seperti pelonggaran sarana transportasi umum, pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga ketidakberesan pemerintah dalam menyalurkan jaring pengaman sosial ke tengah masyarakat.

"Seharusnya kita bisa mitigasi lebih awal, tapi kemudian tiba-tiba pemerintah buru-buru new normal, kemudian berada pada situasi sekarang ini tentu menjadi hal yang sangat rumit. Jadinya pandemi yang berkepanjangan," tambah Wasekjen DPP Demokrat itu.

Irwan juga tak setuju bila pemerintah menerapkan sanksi kepada masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19. Menurutnya, menerapkan sanksi dengan harapan masyarakat lebih patuh melaksanakan protokol kesehatan bukan sebuah solusi.