RIAU24.COM -  Konflik India dengan China dikabarkan semakin panas. Buntutnya, India memblokir aplikasi buatan China. Namun itu juga belum terakhir. Pasalnya, Pemerintah India siap memanggil Jack Ma dan perusahaan yang dibangunnya, Alibaba, untuk mengikuti persidangan.

Hal itu bermula dari pengakuan Pushpandra Singh Parmar, mantan karyawan Alibaba UC Web. Ia mengungkapkan, bahwa perusahaan Alibaba telah menyensor konten yang tidak menguntungkan bagi China. Sedangkan aplikasinya UC Browser dan UC News melabeli berita palsu yang disebutnya menyebabkan kekacauan sosial dan politik.

Dilansir sindonews yang merangkum reuters, Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa hakim sipil dari pengadilan lokal di Gurugram, kota satelit New Delhi, ibukota India, telah mengeluarkan panggilan pengadilan ke Jack Ma selaku pendiri Alibaba. Tak hanya itu,  belasan orang atau dari perusahaan juga diminta untuk hadir di pengadilan pada 29 Juli atau melalui pengacara.

Surat panggilan pengadilan menyatakan bahwa hakim juga meminta perusahaan dan eksekutifnya untuk memberikan balasan tertulis dalam waktu 30 hari.

Pushpandra Singh Parmar telah menjadi wakil direktur kantor Web UC di Gurugram, India hingga Oktober 2017. Dia meminta kompensasi 268.000 dolar AS. Pengacara Pushpandra Singh Parmar menolak berkomentar, ia mengatakan kasus ini masih dalam persidangan.

Sementara itu xda developers melansir, pemerintah India kabarnya juga sedang mengkaji lebih dari 275 aplikasi lain yang memiliki keterkaitan dengan China. India sepertinya benar-benar ingin menghanguskan semua aplikasi yang terafiliasi dengan China, meski hanya sedikit.

Tetapi memang bukan tanpa alasan India mengambil kebijakan tersebut. Setelah bersitegang dengan China, India mengantisipasi ancaman keamanan nasional dan privasi pengguna aplikasi, dengan melalui cara pelarangan.

Ke-47 aplikasi yang menyusul masuk ke dalam daftar pelarangan, antara lain ada AliExpress milik Alibaba, Resso, Ulike, Capcut, Ludo World, dan lainnya. Nama-nama itu sebelumnya lolos dari sortiran pemerintah China.

Kendati demikian, dari laporan yang beredar 47 aplikasi itu masih bisa digunakan. Jadi, saat ini masih dalam tahap penandaan, belum pelarangan total. ***