RIAU24.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membantah atas tudingan pihak yang menyebutkan jika Joko Widodo sedang membangun dinasti politik melalui anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, dengan mencalonkan mereka dalam pilkada.

PDIP berkilah jika pencalonan terbuka untuk semua orang, termasuk anak dan menantu presiden. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, seperti dikutip dari Viva.co.id, Kamis, 23 Juli 2020 menyebutkan, kaderisasi yang paling efektif memang mesti dimulai dari keluarga.

Prinsip tersebut bahkan dipedomani di seluruh dunia pendidikan, dan begitu pula dalam politik. Yang penting, ujarnya, saluran rekrutmen kader atau pencalonan terbuka dan transparan.

Dia mencontohkan, para calon kepala daerah yang diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, pada 17 Juli, menunjukkan adanya proses kepemimpinan yang muncul dari partai, namun ada juga yang dari luar. Itu bukti PDIP terbuka bagi siapa saja, meski semua harus melewati proses kaderisasi formal.

"Mas Gibran, misalnya, jelas adalah anak Presiden Jokowi. Tertuang di dalam konstitusi setiap warga negara punya hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan. Mas Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Untuk itu proses itu dibuka oleh PDIP, yang penting seluruh calon tersebut, khususnya Mas Gibran, juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai," jelasnya, Kamis, 23 Juli 2020.

Dikatakannya, hal itu tak serta-merta dapat dikatakan sebagai dinasti politik. Karena, di negara yang sistem demokrasinya sudah maju, umpama di Amerika Serikat, publik tak mempermasalahkan anggota keluarga pejabat mencalonkan sebagai pemimpin asalkan memang memiliki kemampuan dan kompetensi.

"Kalau kita lihat di negara-negara maju, yang menjadi contoh berkembangnya demokrasi, di Amerika Serikat, bagimana George Walker Bush (mantan presiden AS, yang merupakan anak presiden sebelumnya, George H. W. Bush) dalam jagat perpolitikan di Amerika. Demikian pula Kennedy. Jadi, itu merupakan hal yang sifatnya alamiah di dalam kehidupan politik," lanjutnya.

Siapa pun, lanjutnya, jika rakyat menginginkannya menjadi seorang pemimpin dan dipilih oleh mayoritas, tidak menjadi masalah. Yang dikatakan dinasti politik adalah kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun tanpa proses pemilihan umum atau demokrasi.

Dia juga mencontohkan kasus serupa dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan karena putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencalonkan sebagai wali kota. "Jadi, bukan karena anak pejabat negara, kemudian hak politiknya tercabut. Yang penting rakyat menentukan dan punya kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," ujarnya.