RIAU24.COM -  Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H Wibowo menentang sikap Kemendikbud yang lebih berpihak kepada organisasi konglomerat dibandingkan dua organisasi besar Islam yang sumbangsihnya terhadap dunia pemdidikan sudah lebih dari satu abad di tanah air.

“Kalau pemerintah dalam hal ini Mendikbud dan jajarannya mengabaikan peranan panjang itu, ya monggo. Mau lebih senang bekerja sama POP dengan yayasan milik konglomerat, ya monggo,” kata Dradjad seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/7).

Dradjat menegaskan bahwa langkah Kemendikbud yang membiarkan Muhammadiyah mundur tidak menjadi masalah oleh warga persyarikatan. “Jadi warga Persyarikatan sudah seabad lebih membiayai Muhammadiyah mengabdi, dan insyaa Allah akan terus demikian,” paparnya.

Dia teringat oleh pesan dari tokoh sentral Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, “hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup dari Muhammadiyah

Demikian pula NU, kata Dradjad, dia menerangkan bahwa NU berdiri 14 tahun kemudian, 31 Januari 1926. "NU dan Muhammadiyah sama-sama sepuhnya, sama-sama banyak mengabdi di dunia pendidikan,” tutupnya.

Ketua Bidang Kerjasama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Kasiyarno mengatakan, mulanya PP Muhammadiyah menyambut baik itikad Kemendikbud untuk memajukan taraf pendidikan nasional dan menguatkan sumber daya manusia (SDM) dewasa ini.

Namun, program organisasi penggerak (POP) Kemendikbud itu justru didapati ketidaktransparanan dan akuntabilitas program tersebut terkesan hanya formalitas belaka. Ini lantaran banyak juga organisasi ikut POP Kemendikbud ternyata organisasi abal-abal sekelas organisasi kursus atau bimbingan belajar (Bimbel). 

Termasuk juga, pada tahap verifikasi dan visitasi lapangan lembaga-lembaga tersebut diragukan. Tapi, dinyatakan lolos verifikasi POP Kemendikbud dan mendapatkan anggaran kategori 'gajah' yang jumlahnya puluhan miliar untuk periode tiga tahun.

Diketahui, dua yayasan perusahaan yaitu Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation terdaftar sebagai penerima program Organisasi Penggerak Kemendikbud dengan kategori Gajah atau mendapatkan bantuan Rp 20 miliar per tahun.***