Diketahui, sebelumnya anggaran biaya pendidikan untuk mahasiswa berbagai strata tahun 2020 di rekofusing untuk kegiatan pencegahan Covid-19.

Pada tahun 2020 ini, ada dampak covid 19 maka sesuai dengan surat dari pemerintah daerah kepada seluruh OPD harus rasionalisasi hampir mencapai 50 persen, sehingga bantuan biaya pendidikan yang berada dianggaran Kesra itu dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

"Menurut saya alasan tersebut tidak cerdas oleh seorang pemimpin karna hari ini dasar kita menjadi cerdas itu karna pendidikan, jika hari ini bantuan untuk menunjang efektifitas dari pendidikan sebagai mana perlu bantuan pendidikan dan ini malah di tiadakan, maka saya rasa kecerdasan mereka tidak ada dan kepedulian mereka terhadap pendidikan jauh dari yang diharapkan,"ucap Mujib lagi.

"Dan saya merasa kecewa dengan kebijakan ini dengan di rasionalisasi anggaran bantuan pendidikan dan dengan tegas saya menolak ini seolah tidak ada cara lain atau anggaran lain yang perlu di rasionalisasi, kenapa harus bantuan pendidikan. Karna mahasiswa merupakan salah satu komponen masyarakat yang merasakan dampak langsung  dari pandemi Covid-19 dalam proses belajar dan mengajar,"ungkapnya lagi.

Kembali diutarakan Mujib, mahasiswa tetap diharuskan membayar uang kuliah. Apalagi, proses belajar secara daring perlu membeli paket data internet. Kami berharap, kepada Pemkab Bengkalis bahwa beasiswa sangat dibutuhkan oleh mahsiswa dari keluarga kurang mampu dan pemerintah dapat mencarikan solusi yang tepat dalam menjalakan kebijakan anggaran tersebut. 

“Sebaiknya pemerintah mencari solusi bagaimana bantuan ini tetap ada dan mencari sumber anggaran lain yang perlu di rasionalisasi. Data dari bagian Kesra Sekretariat Daerah Bengkalis, Hingga tahun 2019 lalu, sebanyak 2.794 mahasiswa asal Bengkalis telah menerima stimulan biaya pendidikan, terdiri dari 217 orang untuk program D3, 2.470 S1 dan 92 orang S2 serta 4 orang untuk S3,"pungkasnya.