RIAU24.COM -  Ketua Fraksi PAN Zulfi Mursal mengkritik terkait kinerja BUMD Riau yang bobrok. Hal ini disampaikannya dalam sidang paripurna paripurna tentang pandangan umum Fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Riau tahun 2019. Senin 20 Juli 2020 kemarin. 

"Ada tiga catatan dari fraksi PAN terhadap kinerja provinsi Riau, salah satunya. terkait BUMD Riau yang tidak sesuai yang diharapkan" kata Zulfi. Senin 20 Juli 2020.

Adapun tiga kritikan itu, diantaranya ialah terkait pendataan mengenai perda nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan APBD tahun 2019, target pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 9,426 triliun lebih yang tercapai sebesar Rp. 8,703 triliunan, atau 92,33 persen. 

"Artinya ada sekitar Rp 723 miliar lebih dari target pendapatan yang tidak tercapai. Akibat dana atau amunisi yang kurang tersebut yang terjadi saat ini adalah perlambatan pengentasan kemiskinan dan juga peningkatan rata-rata lama sekolah," ujarnya. 

Kedua terkait dengan belanja daerah sebesar Rp. 1.488 triliun lebih triliun hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 1.611 triliun lebih atau 77,98 persen. 

"Padahal belanja modal inilah porsi yang menyentuh masyarakat dan dapat dirasakan rakyat, disitu ada belanja modal untuk pembangunan jalan irigasi dan jaringan gedung dan bangunan sampai peralatan dan mesin, "jelasnya 

Ketiga, fraksi PAN juga menyayangkan tidak lengkap dan tidak transparan penyajian laporan keuangan atas penyertaan modal pemerintah provinsi kepada empat BUMD padahal telah diaudit oleh akuntan publik. Hal ini mengambarkan bawah pemerintah provinsi seolah-olah menutupi kinerja BUMD nyang nyata bobrok. 

"Padahal untuk penyertaan modal terhadap BUMD Riau sejak berdiri sudah mencapai 1 triliun, " jelasnya 

Kemudian terkait pengelolaan aset daerah dimana fraksi PAN sangat menyayangkan hingga kini pemerintah provinsi belum mampu menunjukkan kinerjanya yang mengembirakan. Padahal aset yang dimiliki mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi namun tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan tertib. Aset tersebut misalnya tanah, peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. 

"Seterusnya fraksi PAN juga menyayangkan masih terdapatnya beberapa pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan bahkan tidak sedikit pula pengerjaannya, " tutupnya.