RIAU24.COM -  

Wabah Virus Corona Covid-19, dipastikan akan memberikan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang akan digelar pada tahun ini. Salah satunya, adalah terkait pengadaan alat pelindung diri (APD), yang diprediksi bakal membuat anggaran pelaksanaan Pilkada jadi membengkak.

Meski diperkirakan akan menyedot anggaran yang tidak sedikit, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya ingin pengadaan APD tersebut dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung alias PL. Bahkan Tito juga mengungkapkan pihaknya akan mengupayakan payung hukum agar APD tersebut bisa dilakukan tanpa lelang.

Karena itu, pihaknya telah berbicara dengan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Polri, dan Jaksa Agung terkait hal ini.

"Saya minta jangan dilakukan lelang, tapi penunjukan langsung," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pilkada 2020 di Kalimantan Barat, yang disiarkan Youtube Kemendagri RI, Minggu 19 Juli 2020.

Dilansir tempo, Tito beralasan, pengadaan alat-alat kesehatan protokol Covid-19 memerlukan kecepatan. Sebab, Pilkada 2020 sudah memasuki tahapan pencocokan dan penelitian yang harus dilakukan dari pintu ke pintu rumah warga.

Jika pengadaan APD tersebut digelar lewat lelang, Tito khawatir pengaadannya akan terlalu lama. Sehingga petugas yang melakukan coklit di lapangan jadi tak terlindungi sehingga riskan tertular virus itu.

"Ketua LKPP menyampaikan, enggak usah penunjukan langsung Pak, pesan langsung saja. Wah lebih mantap lagi saya bilang gitu," ujar Tito.

Sebagai tindak lanjut, pada pekan ini pihaknya akan segera menghubungi sejumlah pihak terkait. Di antaranya Menteri Keuangan, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua LKPP, Ketua BPKP, Ketua KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri. Tujuannya untuk merumuskan payung hukum terkait kemudahan pengadaan APD untuk keperluan Pilkada.

"Supaya ada semacam hitam di atas putih untuk memberikan payung bahwa boleh dilakukan pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Kalau enggak akan telat. Itu solusi masalah, pengadaan cepat," ujarnya lagi.

Tito juga meminta gubernur di daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 untuk juga berkoordinasi dengan BPKP, LKPP, Polda, Kejaksaan Tinggi, KPU, dan Bawaslu setempat untuk juga membicarakan hal tersebut.

"Yang penting enggak ada niat kita untuk lakukan mark up, supaya cepat ini bisa dikerjakan. Kalau proses lelang lambat, anggota bisa-bisa enggak jalan, mereka bisa mogok nantinya," ujarnya lagi. ***