RIAU24.COM - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Barometer Jakarta melayangkan kritikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal reklamasi Ancol.

"Pemerintah DKI kembali menjadi sorotan karena kebijakan Pemerintah DKI banyak menimbulkan polemik, ini penting yang perlu dicermati dan dikritisi terkait kebijakan Pemerintah DKI dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan," kata Presidium Barometer Jakarta, Muhamad Farhan dilansir dari Tempo.co, Kamis, 16 Juli 2020.

Dia menyebutkan jika Anies Baswedan telah berbohong karena mengeluarkan izin reklamasi Ancol. Farhan juga menyinggung janji kampanye Anies yang menolak pulau reklamasi. Tapi sekarang Anies memberikan izin reklamasi seluas 155 hektare untuk perluasan kawasan Ancol.

Berbeda dengan janji kampanyenya, Anies malah mengerjakan reklamasi yang ditentangnya dulu dengan retorika-retorika. "Semua dusta, sekarang apa yang ia tolak justru dikerjakan dengan retorika-retorika manis khas Anies Baswedan, hal ini kita bisa lihat kebohongan dan pengabaian terhadap janji adalah bukti kegagalan dalam memimpin," ujarnya.

Dia menilai izin reklamasi Ancol akan merugikan nelayan dan merusak lingkungan ekosistem laut dan darat. Pihaknya pun mendesak agar Anies Baswedan mencabut Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin reklamasi Ancol.

"Cabut Kepgub Reklamasi. Hentikan reklamasi sekarang juga dengan alasan apa pun. Kami menolak reklamasi harga mati," pintanya.