RIAU24.COM -  Sejumlah permasalahan yang diduga masih terjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, menjadi sorotan Komisi II DPR. Hal itu diungkapkan langsung para wakil rakyat itu di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bagaimana respon sang menteri? 

Hal itu terungkap dalam  rapat kerja bersama Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (13/7/2020) kemarin di Gedung Parlemen Jakarta. 

Dilansir cnnindonesia, Selasa 14 Juni 2020, ada beberapa permasalahan yang mengemuka dalam pertemuan itu. 

Di antaranya seperti yang disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang. Ia menyoroti fenomena oknum pengasuh di IPDN yang kerap meminta 'setoran' tertentu kepada para praja sebagai pelicin untuk mendapatkan sesuatu.

Menurutnya, hal itu ia ketahui berdasarkan pengalaman sanak saudaranya yang kuliah di IPDN.

"Bagaimana pengasuh itu menekan para praja, untuk mendapatkan sesuatu. Setoran-setoran pak. Saya punya saudara di sana 4, para pengasuh minta uang, memaksa," lontarnya kepada Tito.

Ditambahkannya, bila praja tak menyerahkan setoran, para pengasuh itu tak akan mempermudah urusan praja tersebut.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti budaya kekerasan, penyalahgunaan narkoba hingga aborsi di lingkungan IPDN yang disebutnya masih ditemukan. 

Menurutnya praktik tersebut harus ditindak tegas agar para praja yang dididik sebagai calon birokrat memiliki integritas yang baik.

Sedangkan anggota Komisi II lain, Sodik Mujahid menyoroti kemampuan intelektual mahasiswa IPDN. Menurutnya mahasiswa IPDN hanya unggul fisik motorik, namun tidak intelegensinya.

"Di kalangan mahasiswa, itu ada sebuah pendapat pak. Kalau lomba cerdas cermat dan diskusi kami yang menang. Kalau lomba olahraga IPDN yang menang. Jadi mereka unggul di aspek motoriknya. Apakah benar begitu? jika iya perlu ada perbaikan proses pendidikannya," kata Sodik.

Menanggapi hal itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan,  pihaknya akan memidanakan pihak-pihak yang melakukan tindak pelanggaran dalam lingkungan IPDN.

"Yang aborsi, narkoba atau kekerasan, ada yang katanya setoran, kita akan zero tolerance. kita akan tindak dan pidanakan. karena itu efek jera," kata Tito.

Adapun soal kemampuan intelektual praja, Tito berkata IPDN telah membekali para praja agar tak hanya memiliki kemampuan teknokratis. Para praja juga didik agar bisa berfikir secara akademis.

Namun Tito juga menekankan bahwa unsur pendidikan di IPDN adalah menekankan militansi dan disiplin dari segala aspek kehidupan. Mulai dari disiplin kesehatan, kerapian, dan kebersihan.

Menurutnya, karakter itu memiliki pengaruh besar bagi lulusan IPDN ketika ditugaskan di daerah. ***