RIAU24.COM -  JAKARTA- Keputusan Presiden, Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai nakhoda lumbung pangan nasional dianggap ngawur. Karena mengindikasikan penanganan tata kelola pemerintahan yang amatiran.

Hal itulah yang diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran saat dihubungi wartawan, Jakarta, Minggu (12/7/2020).

zxc1

Karena, menurut Andi, lumbung pangan adalah ranahnya Kementerian Pertanian di bawah Syahrul Yasin Limpo. "Dinilai dari sisi manapun penunjukan tersebut tidak dapat dibenarkan. Secara teknis, ini adalah ranah Kementan dan bukannya Kemenhan, maka yang seharusnya menjadi leader adalah Menteri Pertanian," ujarnya.

Kalau pun  program ini bersifat lintas kementerian, kata Andi, maka yang harusnya menjadi leader adalah Menteri Koordinator (Menko). Bila  tujuan pengembangan lumbung pangan tersebut dalam kerangka kesejahteraan rakyat dan petani, maka yang relevan menakhodai adalah Menko Kesra.

zxc2

Kemudian sambung Andi, bila tujuannya untuk memperkuat ketahanan nasional secara umum, maka yang tepat memimpin adalah Menko Polhukam. Dan bila tujuannya memperkuat industri beras nasional, maka Menko Perekonomian yang lebih pantas menjadi leader.

"Jadi posisi Menko yang lebih tepat memimpin kebijakan strategis nasional, yang bersifat lintas departemen. Bukannya Menteri Pertahanan," tegasnya.