Sementara itu, anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Mulyanto meminta agar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak memberikan harapan palsu kepada rakyat dengan menyampaikan bahwa pemerintah telah meminta agar pembahasan RUU HIP ditunda.

Pasalnya, lanjutnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat konsultasi dengan pimpinan MPR pada Rabu 8 Juli 2020 kemarin menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji draf RUU HIP yang merupakan inisiatif DPR.

"Apa yang disampaikan Mahfud MD itu terkesan sebagai kebohongan publik. Semestinya hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh pejabat tinggi setingkat Menkopolhukam.

Ia menegaskan hal yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pengayoman dan informasi yang benar, bukan harapan palsu dari pemerintah.

Menurut Mulyanto, beda pendapat antara Mahfud dan Jokowi mencerminkan kualitas komunikasi dan koordinasi yang tidak bagus. Kondisi itu sangat tidak ideal bagi menteri yang mengoordinasikan bidang politik.

"Kejadian ini bisa disebut sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik Pemerintah, terutama di tingkat pejabat tinggi setingkat Menko," tutur Mulyanto.