RIAU24.COM -  Anggota DPRD Riau dapil Pekanbaru, Ade Hartati turut menyoroti polemik dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemprov Riau untuk masyarakat Kota Pekanbaru.

"Prinsip dari BLT merupakan bantuan langsung tunai, dari kosakatanya jelas, BLT harus diserahkan langsung ke masyarakat," kata Ade Hartati, Kamis 2 Juli 2020.

"Kalaupun ada pemotongan, paling tidak hanya untuk administrasi sebesar Rp5 ribu saja," sebut politisi PAN Riau tersebut.

Ade menuturkan, mekanisme penyerahan BLT ini melalui Bank Perkriditan Rakyat (BPR) Pekanbaru. Ini tentunya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu dengan matang agar BLT tersebut tidak merugikan masyarakat.

"Dalam rapat Komisi V bersama Gugus tugas beberapa bulan lalu, Sekdaprov menyampaikan mereka masih menunggu regulasi agar bantuan keuangan khusus dalam bentuk BLT bisa segera diserahkan ke kabupaten/kota," tuturnya. 

Ade menyebut, penyerahannya berlangsung 3 atau 4 hari sebelum lebaran. Tapi secara pribadi Ia tidak mendapatkan info tentang pola penyaluran tersebut, dari Pemprov ke kabupaten/kota hingga masyarakat.

"Idealnya, sebelum penyerahan tersebut, Pemprov harus memastikan tentang metode penyalurannya dari pemerintah kabupaten/kota ke masyarakat, untuk menghindari hal-hal seperti ini," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, masyarakat di Kota Pekanbaru dihebohkan dengan adanya dugaan pemotongan BLT dari Pemprov Riau untuk terdampak pandemi Covid-19.

Seharusnya masyarakan terdampak pandemi Covid-19 menerima BLT sebesar Rp300 ribu, namun realisasinya dipotong sebesar Rp50 ribu.