RIAU24.COM -  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap disebut-sebut sebagai salah satu tempat di mana korupsi masih marak terjadi. Terkait penilaian itu, Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya buka suara. Menurutnya, maraknya korupsi di BUMN terjadi karena BUMN menjalankan peran ganda, yakni antara ekonomi dan pelayanan publik namun tanpa disertai batasan yang jelas. Akibatnya, korupsi pun menjadi marak. 

"Inilah transformasi yang kita coba push yang dulunya, kembali tidak ada maksud mendiskreditkan menteri sebelumnya. Bahwa BUMN dulunya peran ganda untuk memenuhi nilai ekonomi dan pelayanan publik, tapi problemnya karena garis merahnya tidak jelas," ungkapnya, dalam webinar Kingdom Business Community, Kamis 2 Juli 2020.

Dilansir detik, karena tidak adanya pembatas yang jelas itu, membuat para direksi di perusahaan plat merah itu mencampuradukkan peran antara penugasan dengan bisnis. Akhirnya, korupsi pun merebak.

"Akhirnya para direksi sendiri mencampuradukkan penugasan dan bisnis yang benar. Karena itu, banyak sekali kasus korupsi. Beberapa tahun ini saja sudah 53 kasus korupsi di BUMN," tambahnya. 

Untuk menghindari supaya kondisi itu tidak lagi berkelanjutan, Erick mengaku sudah punya jurus. Yakni, dengan memetakan peran BUMN. Dalam hal ini, pihaknya mencoba membuat peta, mana BUMN yang murni bergerak di sektor bisnis, pelayanan publik, dan ada juga yang campuran antara keduanya. 

Lebih lanjut, Erick mencontohkan Telkom dan Bank Mandiri, yang benar-benar bergerak di sektor bisnis. Tapi ada juga yang berfokus pada pelayanan publik, seperti Pupuk Indonesia.

"Ini kita mapping supaya para direksi KPI (key performance indicator) jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lainnya," ujarnya lagi. ***