RIAU24.COM -  Presiden Joko Widodo sempat marah besar atas kinerja para pembantunya di kabinet di masa pandemi Covid-19. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu, Jokowi meminta para menterinya bekerja lebih keras lagi untuk masyarakat. Bahkan Jokowi sempat mengultimatum akan melakukan reshuffle kabinet bila itu dibutuhkan.

Terkait hal itu, pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai, kemarahan Presiden Jokowi pada saat rapat kabinet itu bukan sekedar basa-basi, tapi puncak dari kekesalan Presiden atas kinerja para menterinya. Ia melihat, Jokowi merasa kesal karena para pembantunya itu tidak maksimal dalam bekerja. 

Menurutnya,  wajar jika kinerja para menteri tidak berjalan maksimal hingga sejauh ini.  Dalam pandangannya, para menteri yang membantu Jokowi pada periode kedua ini nilai kurang dari angka 6.  

"Memang pada periode kedua Presiden Jokowi ini dibantu para menteri yang nilainya kurang dari 6. Pada periode pertama saja saya mengatakan nilainya 6 saja, dan terbukti dalam perjalanan terjadi reshuffle, artinya kan ada masalah," lontarnya, melalui Channel Youtubenya. 

Dilansir viva, Selasa 30 Juni 2020, Refly mengatakan, sejak awal perumusan kabinet di periode kedua ini, ia mengaku sudah melihat ada kemungkinan Presiden Jokowi akan me-reshuffle kabinetnya di tengah jalan. "Saya melihat, wah, tidak sampai setahun akan ada reshuffle," ujarnya.

Indikasinya, terang Refly, pada perumusan kabinet di periode kedua ini, Presiden seolah didikte oleh partai politik pendukung agar membagi-bagi jatah menteri. Parpol pendukung mengajukan kandidat calon menteri ke Presiden, yang pada akhirnya Presiden tak sanggup menolak karena 'balas jasa' politik.